• SISABAR
  • Jalan H. Somawinata No. 1, Kadu Agung, Tigaraksa, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, Banten 15119, Indonesia
  • Telp/Fax (021) - 5995503 / -

Peran Anak Dalam Musrenbang

PISA Gemilang Tangerang - Mewujudkan kabupaten/kota layak anak (KLA) salah satu indikator terukurnya adalah dari ketersediaan ruang partisipasi anak dalam pembangunan. Anak mempunyai hak mengemukakan pendapatnya untuk kesejahteraan orang lain.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan, dan anak mendapat manfaat dari keputusan tersebut.

Terkait dengan partisipasi anak, menurut Isbandi (2007:27), partisipasi anak yakni keikutsertaan anak dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan anak dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999:64) merinci enam bentuk partisipasi anak, yakni, pertama, partisipasi anak merupakan kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi merupakan pemekaan (membuat peka) anak untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi merupakan keterlibatan sukarela anak dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

Keempat, partisipasi merupakan suatu proses yang aktif yang berarti anak mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan melakukan hal itu. Kelima, partisipasi merupakan pemantapan dialog antara anak dan masyarakatnya. Keenam, partisipasi merupakan keterlibatan anak dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka berada.

Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah RI dengan Keppres No 36 Tahun 1990 pasal 12 ayat 1 yang menyatakan negara harus menjamin anak mampu membentuk pendapatnya sendiri, mengutarakan dengan bebas dalam semua masalah yang memengaruhi anak sesuai dengan umur dan kematangan anak. Anak-anak yang dapat dilibatkan musrenbang berusia antara 12-18 tahun, di mana sesuai definisi yang dimaksud anak ialah semua orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk dalam kandungan.

Memberikan ruang partisipasi anak bentuknya ialah musrenbang sebagai wujud pengakuan anak-anak memiliki kemampuan berkontribusi bagi masyarakat. Jika ruang partisipasi itu disediakan niscaya anak-anak mempunyai kemampuan mengakselerasi potensinya. Mereka mempunyai kemampuan mengemukakan pendapat sesuai tingkat usianya. Yang jadi masalah adalah tidak banyak anak dilibatkan dalam musrenbang.

Dalam musrenbang yang melibatkan anak, anak diajak bermusyawarah sejak perencanaan dan seluruh prosesnya melibatkan anak. Musrenbang selama ini menjadi ajang bagi orang dewasa. Karena itu perlu dipikirkan ruang bagi anak agar mereka dapat berpartisipasi.

Kehadiran anak bukan individual melainkan representasi anak-anak lain, wilayah dan isu yang hendak diangkat. Banyak sekali manfaat pemenuhan hak partisipasi ini ketika anak diberi ruang, akses dan kesempatan mengekspresikan dirinya.

Anak akan merasa dihargai untuk mengemukakan pendapat atau pandangan-pandangannya. Anak memiliki gagasan/ide tentang kegiatan dan memutuskan sendiri tentang kegiatan tersebut hendak dilaksanakan. Orang dewasa mendampingi tetapi tidak campur tangan ketika anak mengemukakan aspirasinya.

Tantangan yang dihadapi anak dalam musrenbang ialah masih kentalnya dominasi orang dewasa, seperti waktu yang terlalu singkat diberikan kepada anak. Selain dominasi usulan yang kebanyakan untuk kepentingan orang dewasa, pilihan waktu musrenbang pada malam hari membuat anak tidak dapat terlibat.

Di samping itu masih ada sementara orang dewasa yang tidak mau menghargai pandangan anak. Masih adanya hambatan dalam musrenbang mencerminkan belum maksimalnya pengarusutamaan hak anak terutama di pemerintahan.

Tugas dari pemerintah ialah mendorong para pihak lebih berperspektif hak anak dalam pembangunan. Keterlibatan anak dalam musrenbang bukan kebutuhan orang dewasa melainkan menjadikan keinginan dan kebutuhan anak dapat terpenuhi sesuai tahapan usia dan tumbuh kembangnya. Kehadiran anak bukan sebagai etalase atau “genep-genep” (baca=pelengkap penderita) yang penting ada anak.

Dengan mengajak anak maka sekaligus melatih mereka berdialog dan belajar menyelesaikan masalah mereka sendiri. Manfaat ke depan ialah menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada anak. Anak juga akan belajar perbedaan pendapat dan menghargai pandangan orang lain. Dengan melibatkan anak maka sekaligus menjadikan mereka agen perubahan (agent of change) dan menjadi ajang untuk kaderisasi kepemimpinan masa depan.


Sumber :

https://www.beritasatu.com/

https://kemenpppa.go.id/